IKNPOS.ID – Layanan air bersih bagi masyarakat merupakan hal utama yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah (pemda).
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rendi Solihin. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Pemkab Kukar berkomitmen mengatasi permasalahan air bersih sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah di Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Kecamatan Samboja Barat,” ujar Rendi, Jumat, 17 Januari 2025.
Layanan air bersih yang dilakukan untuk masyarakat di tiga kecamatan tersebut mencakup pemetaan lokasi hingga distribusi air bersih ke rumah warga, agar setiap kecamatan memiliki sumber air bersih yang mandiri dan memadai.
Ia pun telah meninjau lokasi penampungan air bersih di kawasan Handil 7, Kelurahan Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, untuk memastikan sumber air memadai cukup dan sampai hingga rumah warga.
“Saya mengapresiasi langkah Perumda Tirta Mahakam bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Kukar yang telah membangun fasilitas pengelolaan air bersih berkapasitas 80 liter per detik di Muara Jawa,” katanya.
Menurutnya, fasilitas yang disiapkan oleh dua instansi tersebut sudah cukup baik, meski belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Muara Jawa, karena saat ini baru sekitar 80 persen terpenuhi untuk warga.
Rendi mengungkapkan pemda berencana menambah kapasitas air bersih sebesar 20 liter per detik, agar seluruh masyarakat di Kecamatan Muara Jawa dapat terpenuhi kebutuhan mereka.
Selain itu Rendi menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan air bersih untuk kecamatan lain, karena pemetaan sangat penting untuk kebutuhan perencanaan dan aksi guna memastikan setiap kecamatan memiliki sumber air bersih yang mandiri.
“Kami akan melakukan pemetaan kebutuhan air di setiap kecamatan, termasuk Samboja dan Samboja Barat, agar permasalahan air bersih bisa segera teratasi, sehingga masing-masing wilayah memiliki sumber air bersih sendiri,” kata Rendi.
Terverifikasi Dewan Pers