IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono meninjau Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sebakung yang berada Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Basuki yang akrab disapa Pak Bas, Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sebakung ini salah satu opsi yang akan mendukung pemenuhan ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Daerah irigasi Sebakung ini. tentunya menjadi salah satu opsi untuk pemenuhan ketahanan pangan di IKN,” kata Pak Bas, Rabu 8 Januari 2025.
Related Post
Pak Bas mengatakan, DIR Sebakung dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi bagian dari program swasembada pangan.
“Ini menjadi target yang telah dipersiapkan. Dan target optimalisasi lahan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam menyukseskan swasembada pangan beras Indonesia,” kata Pak Bas.
DIR Sebakung memiliki sistem tata air dengan jaringan saluran berkapasitas kecil. Ketersediaan atau suplai air masih mengandalkan tadah hujan. Sehingga DIR Sebakung banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musih kemarau.
DIR Sebakung salah satu daerah irigasi yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda memiliki luas, 7.500 hektare. Letak areal kerjanya berada di wilayah Kabupaten PPU.
Pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan secara rutin dan berkala oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda Yosiandi Radi Wicaksono menerangkan, DIR Sebakung terletak di dua Kabupaten. Yaitu Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser.
Luas potensial sekitar 13.500 hektare. Dengan total luas fungsional mencapai sekitar 7.500 hektare.
DIR Sebakung ini tersebar di Desa Rawa Mulia, Desa Sri Raharja, Desa Sumber Sari, Desa Sebakung Jaya, Desa Gunung Intan, Desa Gunung Makmur, Desa Gunung Mulia di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU.
Kemudian, Desa Sebakung Makmur, Desa Meruat, Desa Petiku dan Desa Sebakung Taka di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.
Di mana Kabupaten PPU maupun Kabupaten Paser merupakan daerah mitra penyangga pangan untuk IKN.
Terverifikasi Dewan Pers