IKNPOS.ID – Pemerintah terus berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Perjalanan ke luar negeri dilakukan sejumlah kementerian dalam rangka menarik investor ke Indonesia khususnya IKN.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya terus mempromosikan potensi-potensi IKN ke luar negeri.
“Kami pun saat melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menarik investor ke Indonesia, kami juga selalu menyampaikan mengenai potensi yang berada di IKN ini,” kata Rosan di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Rosan mengatakan, minat pengusaha luar negeri untuk berinvestasi di IKN sudah ada, salah satuya perusahaan Singapura. Perusahaan tersebut, investasi panel Surya di IKN.
Karena itu, lanjut Rosan penting membentuk ekosistem di IKN untuk menarik investor. Pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah dan restoran salah satu upaya membentuk ekosistem agar IKN hidup.
“Walaupun pada saat ini masih banyak pembangunan untuk yang sifatnya infrastruktur dan juga yang paling penting adalah membentuk suatu komunitas di dalam IKN ini sehingga baik dari sekolah juga sudah mulai ada pembangunan, kemudian rumah sakit juga sudah ada, properti, dan restoran jadi komunitasnya akan terbentuk,” ujarnya.
Dengan terbentuknya komunitas di IKN, maka minat investor asing untuk berinvestasi ke ibu kota semakin meningkat.
“Dengan terbentuk komunitas ini tentunya akan lebih menimbulkan appetite yang lebih tinggi lagi dalam rangka mereka melihat komunitas sudah terbentuk di IKN sehingga investasi yang pada saat ini mungkin lebih banyak di infrastruktur akan terus meningkat ke depannya,” ujar Rosan.
Dirinya juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan berharap IKN sebagai pusat pemerintahan politik dapat terwujud pada tahun 2028.
“Kami juga menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan (pembangunan) ini berjalan dengan sangat tinggi sehingga diharapkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik bisa selesai melalui pembangunan beberapa gedung legislatif atau yudikatifnya pada tahun 2028,” ujar Rosan.
