Kunjungi PPU, DPRD Kukar Ingin Tahu Sokongan Dana dari Pemerintah Pusat

IKNPOS.ID - Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagian besar masuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedangkan, Kabupaten Penajam Paser Utara ((PPU) hanya sebagian masuk dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. DPRD Kukar pun merasa perlu sharing dengan PPU dan ingin tahu terkait sokongan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kedua wilayah yang masuk IKN ini. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Khairil Achmad mengatakan, kedatangan legislator Kukar untuk menyatukan pemahaman dalam mengoptimalkan program-program strategis dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, keberadaan dan pengembangan IKN membuat setiap kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan program prioritas pemerintah pusat. "Pada dasarnya kami di daerah membuka diri mengusulkan apa yang menjadi program prioritas dan dikaitkan dengan program prioritas nasional, sehingga saling terkait," kata Khairil, usai menerima kunjungan anggota DPRD Kutai Kartanegara, Rabu 22 Januari 2024. Upaya lain yang dilakukan Pemkab PPU yakni mengalokasikan anggaran dari hal-hal yang menjadi prioritas. "DPRD Kukar banyak menanyakan bagaimana dukungan penganggaran dan pemerintah seperti apa, kami menyampaikan setiap program yang diusulkan daerah dan pusat harus terkoneksi," ujarnya. Dari usulan Pemkab PPU, lanjutnya, yang mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat terdiri Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk perumahan. Bantuan RTLH pada 2024 lalu sebanyak 250 rumah. Ditambah bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim dalam penanganan kawasan kumuh di dua kelurahan, yakni Penajam dan Sepaku dengan anggaran Rp 6 miliar. "Di Kecamatan Penajam ada di Pasar Lama, Gang Buaya, Kerok Laut, Kayu Api. Sedangkan Sepaku yaitu di Maridan dan Tanjung Harapan," bebernya. Pada penanganan kawasan kumuh difokuskan pada infrastruktur dasar masyarakat seperti drainase, sanitasi dan air bersih. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan mengenai pengembangan wilayah dan mekanisme anggaran aspirasi DPRD, selain itu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Untuk RTRW saat ini sedang revisi Perda (Peraturan Daerah)," jelas Khairil.

pandu

Timnas Indonesia Jamu Yordania Malam Ini, Pantau Jadwal dan Susunan Pemain

Penjualan Listrik di Kaltim dan Kaltara Meningkat 22,66 Persen

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Pasar Kebun Sayur Disiapkan Jadi Simpul Ekonomi Baru Penyangga IKN

Telkomsel Bagikan Hewan Kurban ke Lebih dari 600 Titik Prioritas di Seluruh Penjuru Indonesia, Sambungkan Senyuman di Momen Iduladha 1446 H

Prediksi Harga Pi Network, Akankah Melonjak Jelang Pi2Day?

TERBONGKAR! Ini ‘ORANG BIASA’ yang DICARI Pi Network, Nomor 3 BIKIN MELONGO!