IKNPOS.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama pimpinan dan anggota lainnya melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat 24 Januari 2025.
Dalam kunjungannya, Muzani menyampaikan kekagumannya terhadap progres pembangunan IKN yang disebutnya kini mulai terlihat sebagai simbol negara.
“Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita,” ujar Muzani dalam keterangannya.
Muzani menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun yang telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan IKN. Anggaran tersebut diharapkan mampu mewujudkan target IKN menjadi pusat pemerintahan pada 2028.
“Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN sangat luar biasa. Saya kira ini cukup bagus karena Pak Basuki pagi siang sore malam terus bekerja tanpa kenal lelah. Insya Allah, target presiden untuk mulai berkantor di IKN pada 2028 bisa tercapai,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengalaman membangun sebuah ibu kota dari nol merupakan langkah monumental bagi Indonesia.
“Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun dari nol. Pengalaman ini akan menjadi sejarah baru republik kita,” imbuh Muzani.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan target. Ia optimistis IKN akan siap menjadi pusat pemerintahan pada 2028, sesuai arahan Presiden.
“Kami langsung memaksimalkan progres pembangunan agar target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 dapat terpenuhi,” kata Basuki.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur penting telah selesai, termasuk gedung-gedung kementerian.
“Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator, dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan dengan 16 tower. Hunian untuk ASN pun sudah siap dengan kondisi furnish,” ungkapnya.
Dengan progres yang signifikan, Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan langkah besar dalam membangun masa depan Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers