Ekonom Sebut Hal Wajar Alokasi Anggaran IKN Tahap Kedua Lebih Rendah

IKNPOS.ID - Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua lebih rendah dibandingkan tahap pertama adalah hal yang wajar. Pernyataan itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Menurut Bima, saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki fokus atau prioritas pada swasembada pangan serta swasembada energi untuk lima tahun ke depan. “Prabowo wajar melakukan alokasi anggaran lebih rendah ke IKN dibanding era Jokowi, karena prioritas pembangunan 5 tahun ke depan fokus di swasembada pangan dan swasembada energi. Soal pangan misalnya, MBG (makan bergizi gratis) butuh anggaran yang lebih prioritas dibanding IKN,” kata Bhima, Jumat, 31 Januari 2025. Menurutnya, proyek IKN pada era Prabowo tentunya mengalami modifikasi yang tidak sama dengan fase pembangunan era Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), baik dari segi dukungan fiskal maupun partisipasi investasi swasta. Melihat kondisi ruang fiskal dan prioritas pembangunan, Bhima merekomendasikan tiga skema yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo dalam persoalan pembangunan IKN. Skema pertama yaitu melakukan evaluasi perencanaan dengan fokus pada infrastruktur strategis terlebih dahulu. “Selama Istana Presiden di IKN bisa dibuat rapat kabinet maka pembangunan bisa ditunda untuk infrastruktur pendukung seperti apartemen ASN, pusat perbelanjaan dan fasilitas lain. Secara paralel pemindahan ASN ke IKN bisa ditunda dulu,” kata dia. Selanjutnya skema kedua, menurut Bhima, IKN dapat ditempatkan selayaknya Istana Kepresidenan di Bogor atau Bali. Dalam hal ini, Istana Kepresidenan di IKN hanya digunakan untuk keperluan seremonial dan kunjungan dari delegasi negara tetangga. “Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” ujar Bhima. Terakhir atau yang ketiga, pemerintah dapat melakukan diplomasi aktif dalam menarik investasi ke IKN, termasuk melalui Danantara. “Porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN dan fokus pada realisasi investasi dalam dan asing. Tentu ini cara paling rasional dalam membangun IKN yang butuh anggaran besar,” kata Bhima. Presiden Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

pandu

DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Terapkan Regulasi Izin Pertambangan Rakyat, Solusi Atasi Tambang Ilegal

Pemkab Kubar Beri Bantuan Ambulans ke Puskesmas untuk Percepat Layanan Kesehatan

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

GADUH! Apa Itu Migrasi Kedua di Pi Network? Kenapa Banyak yang Marah? Ini Penjelasannya!

HEBOH! TESLA X PI NETWORK: 1 Tesla Token = 1.000 Pi Coin?

Prakiraan Cuaca Kaltim, 7 Juni 2025: Hujan Petir Landa Samarinda dan Tenggarong, IKN Sepaku Tetap Stabil Berawan

Dua Sapi Kurban Presiden Prabowo Didistribusikan pada Masyarakat IKN