IKNPOS.ID – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, memastikan bahwa program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Bonny dalam acara Business Talk di Kompas TV pada Selasa 14 Januari 2025, sebagai respons atas pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mengenai kejelasan status kepemilikan rumah dalam program tersebut.
Bonny menegaskan, “Gratis, betul gratis, clear. Negara yang mencicil, Rp 600 ribu cicilan itu negara yang bayar.”
Related Post
Ia menjelaskan, bahwa cicilan sebesar Rp 600 ribu per bulan akan ditanggung oleh negara untuk rumah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi yang berlokasi di desa.
“Rp 600 ribu kita tetapkan tipe 36 tanah 70 meter itu berlokasi di desa. Artinya yang membeli rumah ini tidak membayar 1 rupiah pun,” jelas Bonny.
Namun, politisi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan klaim pembangunan 40.000 unit rumah yang disebut telah dibangun dalam waktu kurang dari 4 bulan sebagai bagian dari program 3 juta rumah.
Adian menyoroti bahwa sebagian besar rumah tersebut dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak dapat diklaim sebagai bagian dari program baru ini.
Selain itu, Adian mengkritisi kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program ini, mengingat perencanaan anggaran yang belum selesai dirancang.
Ia meragukan keberlanjutan dan kelayakan pembangunan rumah dalam waktu singkat tanpa dukungan anggaran yang jelas.
“Bagaimana ngitungnya 40.000 rumah dalam 4 bulan, APBN-nya belum kelar,” ujarnya.
Adian juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai peta jalan program 3 juta rumah, termasuk besaran anggaran dan penyediaan lahan yang memadai untuk pembangunan tersebut.
Ia mengingatkan agar program ini tidak menjadi proyek mangkrak seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
“Bisa dapat tanahnya? Jangan-jangan di gunung-gunung sana seperti yang diberitakan di TV-TV banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi gak dipakai, aksesnya susah. Jadi kita mau serius gak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini?” tambahnya.
Terverifikasi Dewan Pers