IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melakukan agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.
Agenda tersebut akan menjadi momen penting, menandai pertama kalinya Presiden Prabowo melakukan groundbreaking sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
“Menteri PU (Pekerjaan Umum) sedang mengusulkan beberapa peresmian, kami mengusulkan beberapa groundbreaking. Untuk itu mungkin nanti Istana yang akan menjadwalkan,” ujar Basuki dalam pernyataannya.
Related Post
Basuki menjelaskan bahwa OIKN telah mengusulkan kepada Istana agar Presiden dapat melakukan groundbreaking di IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025.
Hal ini dilakukan untuk memberikan momentum positif terhadap pembangunan kawasan tersebut.
Agenda ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis di kawasan inti pemerintahan, yang saat ini telah menunjukkan progres signifikan.
Basuki juga mengungkapkan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur utama di IKN hampir rampung. Beberapa di antaranya adalah:
Bahkan, untuk kantor di kawasan inti pusat pemerintahan, progres pembangunan sudah mulai memasuki tahap penyediaan furnitur.
“Sudah mulai dimasukkan furnitur ke beberapa kantor. Kami harap segera siap untuk operasional penuh,” tambahnya.
Selain infrastruktur pemerintahan, Basuki menyebut bahwa pembangunan Masjid Negara di IKN juga menjadi prioritas.
Masjid ini ditargetkan siap digunakan untuk Salat Idul Fitri pada 1 Syawal 1446 Hijriah, yang jatuh pada tahun 2025.
“Kalau kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, yang kerjakan kementerian PU, Lebaran lah bisa dipakai (Lebaran 2025),” jelasnya.
Groundbreaking yang akan dilakukan Presiden Prabowo di IKN menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan ibu kota baru.
Dengan dimulainya agenda ini, diharapkan percepatan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana, mendukung terciptanya pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan.
Terverifikasi Dewan Pers