IKNPOS.ID – Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pernyataan ini disampaikan setelah Kaltim meraih tiga penghargaan bergengsi di ajang APBD Award 2024, yang digelar di Jakarta, Rabu 18 Desember 2024.
“Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” ujar Akmal.
Related Post
Pada ajang tersebut, Kaltim menerima penghargaan dalam tiga kategori: Peningkatan PAD Tertinggi, Realisasi Pendapatan Tertinggi, dan Realisasi Belanja Tertinggi.
Akmal menjelaskan bahwa upaya meningkatkan PAD sering kali diidentikkan dengan menaikkan pajak. Namun, Pemprov Kaltim memilih pendekatan berbeda dengan diversifikasi sumber penerimaan, seperti:
- Pajak pendapatan air bawah tanah.
- Pajak alat berat, yang sebelumnya kurang tersentuh namun potensial memberikan kontribusi besar.
Pajak kendaraan bermotor (PKB) tetap menjadi andalan, tetapi Pemprov Kaltim mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu tanpa harus menaikkan tarif.
“Yang kami dorong adalah menggugah pemilik kendaraan agar disiplin membayar pajak,” katanya.
Dengan peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah IKN hampir 100 persen, penggunaan bahan bakar pun meningkat, sehingga otomatis menambah penerimaan pajak.
Realisasi PAD dan Penghargaan
Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengungkapkan capaian Kaltim dalam kategori realisasi PAD tertinggi:
- Tahun 2022: Dari target Rp9,2 triliun, terealisasi Rp10,6 triliun (115,23%).
- Tahun 2023: Dari target Rp18,6 triliun, terealisasi Rp17,7 triliun (94,93%).
“Dibandingkan provinsi lain, persentase realisasi PAD Kaltim termasuk tinggi,” ujarnya.
Realisasi belanja daerah Kaltim juga mencapai 91,11 persen dari target.
Akmal berharap strategi diversifikasi pajak yang diterapkan Kaltim dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers