IKNPOS.ID – Sebagai upaya pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat (Kalbar) terus meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.
“Wilayah perbatasan di Entikong, Jagoi Babang dan kawasan lainnya menjadi prioritas utama, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Rita Hastarita, Senin, 23 Desember 2024.
Menurut Rita, pentingnya pemerataan pendidikan untuk kawasan 3T dan wilayah perbatasan. “Pemerataan sektor pendidikan adalah dorongan utama untuk meningkatkan IPM serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” tuturnya.
Related Post
Rita menjelaskan, terdapat 29 sekolah di perbatasan yang terdiri atas SMP dan SMK, baik negeri maupun swasta, dengan 5.860 siswa dan 481 guru.
“Pemerintah terus berupaya memenuhi akses pendidikan, terutama di perbatasan, dengan membangun infrastruktur pendidikan yang baru dalam dua tahun terakhir ini,” katanya.
Menurut Rita, alokasi anggaran pendidikan untuk perbatasan menjadi prioritas dalam 10 tahun terakhir. Hal ini mencakup pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas guru, dan pengadaan sarana belajar-mengajar.
“Sebagian besar anggaran pembangunan pendidikan dalam satu dekade ini difokuskan untuk daerah perbatasan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan di wilayah tersebut,” kata dia.
Selain itu, Pemprov Kalbar memberikan penghargaan khusus kepada para guru yang bertugas di perbatasan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
“Penghargaan ini bertujuan agar tenaga pengajar terus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa,” kata Rita.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis pendidikan di wilayah perbatasan dapat terus berkembang.
Harapannya, akses pendidikan yang merata dan berkualitas akan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan perbatasan.
Terverifikasi Dewan Pers