IKNPOS.ID – Untuk memberikan kesempatan bagi lulusan Diploma dan Sarjana untuk mulai menimba pengalaman dan mengasah kompetensi di dunia kerja, pemerintah menggagas program Magang Nasional melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Sebagai bentuk dukungan pada program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) siap melaksanakan program Magang Nasional.
Menurut Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, dengan alokasi sebanyak 20.000 peserta magang secara nasional.
Related Post
Ia mengatakan pihaknya telah menyebarluaskan informasi program ini melalui media sosial, meski sampai saat ini kementerian belum mengirimkan surat resmi kepada gubernur terkait pelaksanaan teknis di daerah.
“Kita akan monitor dalam 2-3 hari ke depan apakah ada perusahaan di Kaltim yang mulai berpartisipasi. Saat ini, kami masih menunggu surat resmi dari kementerian,” kata Rozani, Selasa, 7 Oktober 2025.
Program Magang Nasional Terbuka untuk Lulusan Perguruan Tinggi Sejak Agustus 2024
Rozani juga menjelaskan, program ini terbuka bagi lulusan perguruan tinggi yang lulus sejak Agustus 2024 dan berasal dari kampus yang terdaftar di Kemendiktisaintek.
Durasi magang ditentukan maksimal enam bulan, dan pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Siap Kerja.
Para peserta magang akan menerima uang saku minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP), yang saat ini berada di angka sekitar Rp3,6 juta.
Jika magang dilakukan di perusahaan yang memiliki standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari UMP, maka peserta berpotensi menerima jumlah yang lebih besar.
“Kita harapkan program ini linier dengan latar belakang pendidikan peserta, agar kompetensi yang diperoleh benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja,” tambah Rozani.
Karena anggaran APBN berakhir Desember 2025, pelaksanaan magang idealnya dimulai paling lambat Oktober ini.
“Namun, jika program diperpanjang hingga enam bulan penuh, pemerintah pusat disebut sedang mengkaji kemungkinan tambahan anggaran,” jelas Rozani.
Terverifikasi Dewan Pers