IKNPOS.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada awal Desember 2024 telah menyebabkan 44 titik jalan terputus, mengisolasi sejumlah daerah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama dengan berbagai stakeholder terkait, bergerak cepat untuk menangani dampak bencana dan memastikan kelancaran distribusi bantuan serta pemulihan infrastruktur.
Upaya Penanganan Longsor dan Banjir
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dalam kunjungan ke Sukabumi pada 7 Desember 2024, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat untuk menangani dampak longsor dan banjir, terutama terkait pembukaan jalan yang terhalang.
“Kami harus melakukan penanganan cepat. Salah satu tindakan yang sedang dilakukan adalah pembangunan dinding penahan tanah (DPT) untuk mencegah tanah turun kembali dan menutupi jalan,” ujarnya.
Diana menambahkan bahwa saat ini dari 44 titik longsor dan banjir yang terjadi, sebanyak tujuh titik masih belum bisa ditangani sepenuhnya.
“Proses penanganan memang harus pelan-pelan dan terarah, terutama pada titik-titik yang sangat krusial,” ungkap Diana.
Meski demikian, pemerintah menargetkan penanganan terhadap tujuh titik tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat.
Pembersihan dan Pembukaan Akses Jalan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, mengungkapkan bahwa salah satu dampak terbesar yang dirasakan masyarakat adalah terhambatnya pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke daerah-daerah terisolasi.
“Di beberapa kecamatan, khususnya di Sukabumi Selatan Timur seperti Sagaranten, Pabuaran, Cidolog, dan Cibadak, akses jalan masih terputus,” jelas Dede. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan BBM, yang semakin memperburuk situasi bagi masyarakat setempat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pemerintah fokus pada pembukaan akses jalan dan distribusi logistik.
“Sementara ini, jalan nasional akan ditutup untuk dua minggu guna melakukan perbaikan dan pembersihan. Kami juga akan menyediakan jalur alternatif agar masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan pokok dan kebutuhan lainnya,” tuturnya.
Penanganan Berbasis Tenaga Kerja Padat Karya
Dalam upaya pembersihan, Kepala BBPJN Jakarta-Jawa Barat, Sjofva Rosliansjah, menyebutkan bahwa sebanyak 35 tenaga kerja padat karya telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor dan banjir di jalan nasional sepanjang 92 kilometer.
“Kami juga melibatkan penyedia jasa untuk mempercepat proses pembersihan,” tambah Sjofva.
Pemerintah menargetkan agar seluruh pembersihan dan perbaikan dapat selesai sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, agar akses jalan dapat kembali normal dan kegiatan masyarakat tidak terganggu lebih lama.
“Kami optimistis bahwa dalam dua minggu ke depan, seluruh perbaikan akan rampung dan jalur utama dapat dibuka kembali,” kata Diana.
Mengantisipasi Bencana Selanjutnya
Meskipun kerugian dari bencana ini diperkirakan tidak lebih dari Rp 1 miliar, Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mencegah bencana serupa terjadi lagi.
“Cuaca saat ini masih ekstrem, dengan hujan yang diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal Januari 2025. Kami harus siap mengantisipasi bencana lebih lanjut,” ujarnya.
Salah satu upaya pencegahan yang sedang dilakukan adalah pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan, seperti Sungai Cipelabuhan, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir.
Dengan pengerukan sungai dan pembangunan struktur penahan tanah, diharapkan aliran air dapat berjalan lancar, mengurangi risiko banjir dan longsor di masa depan.
Kesimpulan: Tanggap Darurat dan Pemulihan Infrastruktur
Secara keseluruhan, pemerintah menunjukkan respons yang cepat dan sistematis dalam menangani dampak bencana di Sukabumi. Dengan pengerahan tenaga kerja, pembukaan jalan, serta perbaikan infrastruktur yang tengah dilakukan, diharapkan kehidupan masyarakat dapat segera pulih.
Selain itu, upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana lebih lanjut juga menjadi prioritas utama agar Sukabumi tidak kembali terpuruk dalam krisis serupa di masa mendatang. (*)