Home Borneo Pemerintah Imbau Rapat Dinas Digelar di Kantor Masing-masing, Pelaku Usaha Hotel di Kaltim Ketar-Ketir
Borneo

Pemerintah Imbau Rapat Dinas Digelar di Kantor Masing-masing, Pelaku Usaha Hotel di Kaltim Ketar-Ketir

Share
Pelaku usaha perhotelan merasa ketar-ketir karena pemerintah mengeluarkan imbauan agar kegiatan rapat tidak digelar di hotel.Foto: IST
Share

Dia mengatakan, akan berusaha mencari strategi baru dan memperluas segmentasi pasar dan tidak bergantung pada kegiatan dinas dan kementerian.

“Untuk tahun depan, kami akan berusaha mencari strategi baru dan memperluas segmentasi pasar. Tidak hanya bergantung pada kegiatan dinas atau kementerian,” ujarnya.

Pihaknya akan mencari peluang di sektor-sektor lain seperti bisnis, wisata, dan event-event lainnya.

Berbagai langkah diperhitungkan seperti memperkuat promosi, menjalin kerja sama dengan pelaku bisnis, serta menggali potensi pasar wisatawan domestik maupun internasional.

Keberadaan IKN tetap akan menjadi peluang besar bagi perkembangan sektor perhotelan di Kaltim.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha hotel, dan pihak-pihak terkait lainnya terus dijalin untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan.

Kebijakan dan imbauan pemerintah agar tidak menggelar rapat di hotel tetap akan berdampak, namun upaya-upaya lain akan dilakukan agar tidak terjadi penurunan pendapatan.

Perhotelan harus menciptakan strategi efektif dan memanfaatkan peluang yang ada, dan IKN lah salah satu potensi besar

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, menciptakan strategi yang efektif, dan memanfaatkan peluang yang ada,” ujarnya.

IKN, lanjutnya adalah potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sektor perhotelan Kaltim, dengan mempersiapkan fasilitas dan layanan terbaik.

Seperti diketahui, pemerintah menyarankan agar kegiatan rapat digelar di kantor masing-masing. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti rapat koordinasi yang bersifat nasional yang tidak mungkin dilaksanakan di kantor.

Larangan kegiatan dinas di hotel mungkin mengganggu rasa kebersamaan dan partisipasi dan berdampak peningkatan anggaran.

Meskipun sebenarnya kegiatan di hotel menjadi praktis, karena pihak hotel dapat menyelesaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk konsumsi dan akomodasi lainnya.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....