IKNPOS.ID – Pelaku usaha perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai ketar-ketir adanya kebijakan dan imbauan agar dinas tidak menggelar rapat di hotel, melainkan kantor masing-masing.
Kebijakan dan imbauan itu membuat pelaku usaha hotel di Kaltim ketar-ketir pendapatan menjadi turun.
Padahal, penghasilan hotel di Kaltim salah satunya dikontribusi oleh kegiatan yang kerap digelar oleh pemerintah.
Selama 2024, sektor perhotelan dan pariwisata di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami perkembangan signifikan, salah satu faktornya banyak kegiatan di gelar di Samarinda dan Balikpapan seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantra (IKN).
Kegiatan-kegiatan yang kerap digelar di Balikpapan dan Samarinda memberikan kontribusi besar perkembangan bisnis perhotelan.
Namun di tengah tren positif itu, ada kekhawatiran yang besar dirasakan pelaku usaha perhotelan menyusul imbauan dari pemerintah Prabowo Subianto agar kegiatan dinas digelar di kantor masing-masing tak perlu di hotel.
Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha mengatakan, meskipun sektor perhotelan Kaltim menunjukkan tren positif pada 2024, namun pihaknya belum bisa memproyeksikan untuk masa depan.
Wied mengakui adanya kekhawatiran pelaku usaha perhotelan dampak dari kebijakan pemerintah yang mengurangi anggaran dan imbauan agar dinas serta kementerian yang tidak lagi diperkenankan untuk mengadakan rapat atau kegiatan di hotel.
Menurutnya, kebijakan itu menjadi tantangan besar bagi sektor perhotelan di Kaltim.
“Harapannya, bisnis perhotelan bisa tetap sebaik tahun 2024. Namun, tantangannya cukup besar,” ujar Wied, Sabtu 28 Desember 2024.
Kebijakan pemerintah baru itu dikhawatirkan berdampak turunnya pendapatan hotel.
“Setelah pelantikan Presiden, ada kabar bahwa semua kegiatan dinas dan kementerian akan dikurangi, termasuk mengurangi penggunaan hotel untuk rapat atau acara lainnya. Hal ini bisa berdampak pada turunnya pendapatan hotel,” ujarnya.
Namun demikian, Wied tetap optimis sektor perhotelan Kaltim masih memiliki potensi untuk berkembang lebih maju.
Dia mengatakan, akan berusaha mencari strategi baru dan memperluas segmentasi pasar dan tidak bergantung pada kegiatan dinas dan kementerian.
“Untuk tahun depan, kami akan berusaha mencari strategi baru dan memperluas segmentasi pasar. Tidak hanya bergantung pada kegiatan dinas atau kementerian,” ujarnya.
Pihaknya akan mencari peluang di sektor-sektor lain seperti bisnis, wisata, dan event-event lainnya.
Berbagai langkah diperhitungkan seperti memperkuat promosi, menjalin kerja sama dengan pelaku bisnis, serta menggali potensi pasar wisatawan domestik maupun internasional.
Keberadaan IKN tetap akan menjadi peluang besar bagi perkembangan sektor perhotelan di Kaltim.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha hotel, dan pihak-pihak terkait lainnya terus dijalin untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan.
Kebijakan dan imbauan pemerintah agar tidak menggelar rapat di hotel tetap akan berdampak, namun upaya-upaya lain akan dilakukan agar tidak terjadi penurunan pendapatan.
Perhotelan harus menciptakan strategi efektif dan memanfaatkan peluang yang ada, dan IKN lah salah satu potensi besar
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, menciptakan strategi yang efektif, dan memanfaatkan peluang yang ada,” ujarnya.
IKN, lanjutnya adalah potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sektor perhotelan Kaltim, dengan mempersiapkan fasilitas dan layanan terbaik.
Seperti diketahui, pemerintah menyarankan agar kegiatan rapat digelar di kantor masing-masing. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti rapat koordinasi yang bersifat nasional yang tidak mungkin dilaksanakan di kantor.
Larangan kegiatan dinas di hotel mungkin mengganggu rasa kebersamaan dan partisipasi dan berdampak peningkatan anggaran.
Meskipun sebenarnya kegiatan di hotel menjadi praktis, karena pihak hotel dapat menyelesaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk konsumsi dan akomodasi lainnya.