IKNPOS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto melalui bentuk taujihat atau arahan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang akan berlangsung di Jakarta pada 17-19 Desember 2024.
“Presiden Prabowo berulang-ulang di beberapa tempat itu fokus kepada masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI KH Masduki Baidlowi melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi itu menjelaskan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dirumuskan oleh Mohammad Hatta, di mana ketika sekolah di Belanda, Bung Hatta terinspirasi oleh konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandinavia.
Ia menilai ide terkait ekonomi kerakyatan belum berjalan secara maksimal sejak pertama kali dirumuskan hingga sekarang ini. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam Mukernas terakhir periode kepengurusan 2020-2025.
“Ini adalah Mukernas yang terakhir (periode pengurus 2020-2025). Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Adapun terkait Mukernas tersebut, Masduki menyampaikan bahwa MUI menjadi satu-satunya organisasi Islam yang menjalankan seluruh prosesnya dengan manajemen mutu berstandar ISO.
“Kalau kita bekerja tanpa ada fokus, kita punya nilai yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan itu harus fokus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Apa yang sudah kita anggap matang perencanaannya, itulah yang akan kita laksanakan dan diperhatikan oleh manajemen,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris SC Mukernas IV MUI H Rofiqul Umam Ahmad mengatakan terdapat berbagai isu-isu penting lain yang akan dibahas dalam kegiatan ini, dan sampai saat ini sudah menjelang final.
“Kita akan melaporkan penandatanganan MoU MUI dengan tiga lembaga yaitu Lemhanas bidang pengembangan wawasan kebangsaan, BTPN Syariah terkait pemberdayaan ekonomi syariah dan UMKM, serta dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengembangan sumber daya manusia di kalangan ormas Islam,” kata Rofiqul Umam.
