“Di sektor Sumber Daya Air, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,42 triliun untuk pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Di sektor Bina Marga, kami alokasikan Rp37,31 triliun untuk pembangunan jalan, termasuk jalan tol dan jembatan, sementara sektor Prasarana Strategis mendapatkan anggaran sebesar Rp21,85 triliun,” jelasnya.
Sektor Cipta Karya yang mencakup pembangunan fasilitas publik dan penataan kawasan juga mendapatkan perhatian besar dengan alokasi anggaran Rp11,52 triliun. Sementara itu, dukungan manajerial dan administratif memperoleh anggaran sekitar Rp1,85 triliun.
Kelanjutan Program Padat Karya dan Inpres: Kunci Perekonomian Daerah
Salah satu topik yang turut menjadi sorotan dalam rapat ini adalah kelanjutan Program Padat Karya dan program Instruksi Presiden (Inpres) yang terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Menteri Dody menegaskan bahwa program-program ini akan terus dilaksanakan di tahun 2025, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat berharap bahwa program Padat Karya, yang telah terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan pekerjaan, dapat terus berjalan. Saat ini, kami masih menunggu verifikasi dari BPKP, dan kami berharap keputusan terkait hal ini dapat segera selesai dalam minggu ini,” tambah Dody.
Selain itu, Inpres Jalan Daerah (IJD), Inpres Irigasi, dan Inpres Penyediaan Air Minum serta Pengelolaan Air Limbah Domestik juga menjadi program utama yang diharapkan dapat disetujui segera.
“Kami telah berdiskusi dengan Bappenas, dan kami optimis bahwa ketiga Inpres tersebut bisa segera dipastikan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tambah Dody.
Komisi V DPR RI: Dukungan untuk Keberlanjutan Program dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah, meskipun tidak ada perubahan atau penambahan anggaran baru yang diajukan.
