Home Borneo Kontribusi KN, Pendapatan APBN Kaltim Tembus 64,65 Persen hingga Oktober 2024
Borneo

Kontribusi KN, Pendapatan APBN Kaltim Tembus 64,65 Persen hingga Oktober 2024

Share
Ilustrasi - Tambang batubara di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dibatasi aturan yang membuat pengusaha mengeluh. Foto: IST
Share

IKNPOS.ID – Kalimantan Timur mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 64,65 persen hingga Oktober 2024.

Angka ini setara dengan Rp30,75 triliun, namun mengalami penurunan sebesar 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, M. Syaibani, mengungkapkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp28,55 triliun atau 74,97 persen dari target Rp47,57 triliun.

Meskipun signifikan, penerimaan tersebut menunjukkan penurunan tahunan sebesar 10,43 persen akibat beberapa faktor.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) di pasar global, serta pembayaran PPh pasal 25/29 badan,” ujar Syaibani.

Penerimaan pajak dalam negeri sebagian besar berasal dari wajib pajak badan dan bendahara pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai penyumbang utama.

Meski begitu, Syaibani menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak internasional terus dilakukan, terutama dari sektor ekspor-impor.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat kinerja yang menggembirakan dengan realisasi Rp2,72 triliun atau 154,90 persen dari target, meningkat 52,63 persen dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan ini bersumber dari berbagai jenis pendapatan, seperti jasa kepelabuhan dan layanan pendidikan.

“PNBP lainnya dan pendapatan BLU menjadi kontributor utama yang memberikan dampak positif pada realisasi ini,” tambah Syaibani.

Kontribusi IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut andil dalam kinerja keuangan di Kaltim. Alokasi anggaran untuk IKN mencapai Rp41,70 triliun, atau 78,14 persen dari pagu belanja kementerian/lembaga hingga Oktober 2024.

“Sebagian besar anggaran IKN dialokasikan untuk Kementerian PUPR, yaitu 99,56 persen, diikuti Kemenhub 0,24 persen, KLHK 0,16 persen, dan Polri sebesar 0,04 persen,” papar Syaibani.

Dengan kontribusi besar dari sektor pertambangan dan percepatan pembangunan IKN, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas pendapatan meskipun tantangan global seperti penurunan harga komoditas terus berlanjut.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....