Home Borneo Kontribusi KN, Pendapatan APBN Kaltim Tembus 64,65 Persen hingga Oktober 2024
Borneo

Kontribusi KN, Pendapatan APBN Kaltim Tembus 64,65 Persen hingga Oktober 2024

Share
Ilustrasi - Tambang batubara di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dibatasi aturan yang membuat pengusaha mengeluh. Foto: IST
Share

IKNPOS.ID – Kalimantan Timur mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 64,65 persen hingga Oktober 2024.

Angka ini setara dengan Rp30,75 triliun, namun mengalami penurunan sebesar 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, M. Syaibani, mengungkapkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp28,55 triliun atau 74,97 persen dari target Rp47,57 triliun.

Meskipun signifikan, penerimaan tersebut menunjukkan penurunan tahunan sebesar 10,43 persen akibat beberapa faktor.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) di pasar global, serta pembayaran PPh pasal 25/29 badan,” ujar Syaibani.

Penerimaan pajak dalam negeri sebagian besar berasal dari wajib pajak badan dan bendahara pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai penyumbang utama.

Meski begitu, Syaibani menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak internasional terus dilakukan, terutama dari sektor ekspor-impor.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat kinerja yang menggembirakan dengan realisasi Rp2,72 triliun atau 154,90 persen dari target, meningkat 52,63 persen dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan ini bersumber dari berbagai jenis pendapatan, seperti jasa kepelabuhan dan layanan pendidikan.

“PNBP lainnya dan pendapatan BLU menjadi kontributor utama yang memberikan dampak positif pada realisasi ini,” tambah Syaibani.

Kontribusi IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut andil dalam kinerja keuangan di Kaltim. Alokasi anggaran untuk IKN mencapai Rp41,70 triliun, atau 78,14 persen dari pagu belanja kementerian/lembaga hingga Oktober 2024.

“Sebagian besar anggaran IKN dialokasikan untuk Kementerian PUPR, yaitu 99,56 persen, diikuti Kemenhub 0,24 persen, KLHK 0,16 persen, dan Polri sebesar 0,04 persen,” papar Syaibani.

Dengan kontribusi besar dari sektor pertambangan dan percepatan pembangunan IKN, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas pendapatan meskipun tantangan global seperti penurunan harga komoditas terus berlanjut.

Share
Related Articles
Borneo

Polisi Serap Aspirasi! Patroli Dialogis Babulu Perkuat Keamanan dan Kedekatan dengan Warga

Dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas, jajaran Polsek Babulu terus menggencarkan patroli dialogis...

Borneo

Polisi Turun Langsung ke Warga! Patroli Rutin Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif di PPU

Satuan Samapta Polres Penajam Paser Utara (PPU) terus mengintensifkan patroli sambang ke...

Ancaman PHK Tambang Batubara Kutim
Borneo

RKAB 2026 Pangkas Produksi Batubara, Tujuh Perusahaan Tambang di Kutai Timur Rawan PHK

IKNPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mulai mewaspadai gelombang pemutusan...

Borneo

Proyek Gedung DPR hingga MA di IKN Tetap Jalan, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

IKNPOS.ID - Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN)...