IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan lelang proyek pembangunan infrastuktur legislatif dan eksekutif, pada 2025.
Saat ini rencana proyek tersebut tengah ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BPKP memiliki kewenangan untuk meninjau seluruh anggaran investasi untuk pembangunan di Tanah Air.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan proses lelang sarana dan prasarana untuk pembangunan kantor legislatif hingga yudikatif di IKN.
Namun, rencana itu, masih dalam peninjauan BPKP. Nantinya setelah ditinjau BPKP, baru akan dilakukan proses lelang.
“Masih direview sama BPKP,” kata Dody, di Jakarta, Jumat 6 Desember 2024.
Dijelaskan Dody, seluruh anggaran investasi untuk pembangunan di Tanah Air menunggu tinjauan dari BPKP.
Kementerian PU sendiri menargetkan, pada kuarta I 2025, porses lelang proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN sudah bisa dilakukan.
“Ya harusnya kuartal I 2025 lah. Tapi kan saya sudah ngomong semua anggaran investasi, diminta menunggu review dari BPKP,” jelasnya.
Kementerian PU sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 14,87 triliun untuk keberlanjutan pembangunan IKN, pada 2025.
Tambahan anggaran itu disampaikan dalam rapat Bersama Komisi V DPR RI, Selasa 3 Desember 2024 lalu.
Dody merinci anggaran tambahan untuk proyek IKN, antara lain untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar.
Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.
