Ironi! Pembangunan IKN Masif, 113 Desa Terpencil di Kaltim Ini Ternyata Belum Teraliri Listrik

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mengkritik masih adanya 113 desa di Kaltim belum teraliri listrik.Foto: IST

IKNPOS.ID – Sungguh ironi, di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ternyata masih ada 113 desa terpencil di Kalimantan Timur (Kaltim) belum teraliri listrik.

Kondisi ini, membuat anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin prihatin dan mendesak agar pemerintah memperhatikan 113 desa yang terisolir lantaran belum teraliri listrik.

Syafruddin pun menyempatkan untuk mendatangi langsung PLN Kaltim, Jumat 14 Desember 2024 lalu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII dengan Direktur Utama PLNPLN pada Senin 2 Desember 2024 lalu, Syafruddin juga menyampaikan fakta masih adanya sekitar 113 desa di dapilnya yang belum teraliri listrik.

Safruddin akrab disapa Udin, mengatakan, telah melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai desa-desa terpencil di Kaltim. Menurutnya, warga dari ratusan desa belum menikmati listrik.

Udin akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pertemuan selanjutnya, termasuk jajaran pemerintah daerah, untuk membahas solusi dalam pengadaan tiang listrik dan infrastruktur lainnya.

Bahkan, Syafruddin menantang, jika PLN tidak mampu menyediakan tiang,pihaknya yang akan meminta dukungan dari pihak lain.

“Jika PLN tidak mampu menyediakan tiang, kami akan meminta dukungan dari pihak lain. Kami tidak ingin dana besar yang ada tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dia menegaskan komitmennya terus berjuang demi kepentingan masyarakat, terutama dalam hal akses listrik untuk desa-desa yang masih terisolasi.

Syarifudin mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan ini.

Dia yakin, dengan kolaborasi dan komitmen yang tinggi, 113 desa yang saat ini tidak teraliri listrik dapat segera menikmati pelayanan listrik yang layak, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Jika ada informasi atau dukungan yang diperlukan, saya siap memimpin rombongan untuk berdialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Komisi di DPR,” tegasnya.

Exit mobile version