IKNPOS.ID – Pemerintah melalui TNI terus meningkatkan sistem pertahanan udara guna melindungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Komandan Lanud Dhomber, Kolonel Penerbang Fata Patria, menegaskan bahwa ancaman udara menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan IKN, terutama karena sifat serangan udara yang sangat cepat.
“Jika Indonesia mampu menghadapi serangan udara, maka ancaman dari laut dan darat juga dapat ditangani dengan baik,” ungkap Fata.
Related Post
Fata menjelaskan, IKN akan didukung oleh smart air defense system yang dirancang dalam Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 1746/M/XII/2023.
Sistem ini memadukan kekuatan militer dan non-militer, dengan pendekatan modern berbasis teknologi canggih dan diplomasi strategis.
“Kami berencana menempatkan beberapa pesawat untuk mendukung pertahanan udara di IKN. Ini bagian dari upaya kami untuk menghadirkan daya tangkal yang tinggi dan respons cepat,” kata Fata.
Lanud Dhomber, sebagai pangkalan udara terdekat dari IKN, akan memainkan peran strategis dalam mendukung operasional dan implementasi sistem pertahanan udara.
Kendati hanya sebagai pendukung, Lanud Dhomber telah menyiapkan infrastruktur, personel, serta sumber daya lain untuk mendukung kebijakan Mabes TNI AU.
“Untuk tahap awal, kami mempersiapkan radar baru di Banjarmasin, penggantian radar di Tarakan, dan penguatan infrastruktur lainnya,” ungkap Fata.
Ia juga menyebut rencana jangka panjang untuk menempatkan peluru kendali (rudal) jarak menengah di sekitar IKN.
Rencana pengadaan radar dan rudal saat ini sedang dalam proses di Kementerian Pertahanan.
Konsep smart air defense system yang awalnya dirancang untuk melindungi IKN, nantinya dapat dikembangkan menjadi sistem pertahanan udara nasional yang lebih komprehensif.
Fata optimis, ketika IKN resmi beroperasi, sistem pertahanan udara yang andal akan mampu melindungi ibu kota baru tersebut dari berbagai ancaman.
“Kami berharap, masyarakat dapat merasa aman karena TNI terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, termasuk IKN,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers