IKNPOS.ID – Debat ketiga sekaligus debat terakhir Pilkada DKI Jakarta 2024 berlangsung panas di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu 17 November 2024.
Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, berkali-kali melontarkan kritik tajam terhadap calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK).
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah rencana pemindahan Gedung Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara, yang sebelumnya diusulkan oleh RK.
Related Post
Pramono mempertanyakan urgensi langkah tersebut, mengingat status Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera berubah setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur resmi beroperasi.
“Pindahan Balai Kota ke Jakarta Utara. Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, termasuk gagasan Kang Emil untuk membuat gym di samping halte, menurut saya perlu dikaji kembali,” ujar Pramono.
Pramono Klaim Lebih Berperan dalam IKN daripada RK
Ketika RK membandingkan pemindahan Balai Kota dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Pramono langsung menegaskan bahwa dirinya memiliki peran lebih besar dalam proses awal perencanaan IKN.
“Kemudian kita juga survei ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Betul, memang di ujung, ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil,” ujar Pramono.
Pramono menekankan bahwa dirinya telah ikut dalam survei awal lokasi IKN bersama Presiden ke-7 Joko Widodo, jauh sebelum RK dilibatkan dalam proyek tersebut.
Kurangi Beban Jakarta
Menanggapi kritik dari Pramono, RK menjelaskan bahwa rencana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara adalah bagian dari upaya mengurangi beban di pusat kota.
Ia menyebut gagasan ini sesuai dengan teori planologi, meskipun mengakui perlunya dialog lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan.
“Kalau politis itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholder-nya, tetapi kalau menurut teori planologi itulah pengurangan beban,” jelas RK.
RK juga menegaskan bahwa program-programnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan tata ruang di Jakarta.
Terverifikasi Dewan Pers