IKNPOS.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan tiga perusahaan BUMN Karya akan menjadi fokus utama dalam pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN Karya, yang sebelumnya terdiri dari tujuh perusahaan, kini dipangkas menjadi tiga induk usaha.
“Kami memastikan pemangkasan ini tidak akan mengganggu penugasan atau percepatan proyek pembangunan, termasuk di IKN. Justru langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan percepatan pembangunan,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, ditulis Minggu 17 November 2024.
Erick menekankan, restrukturisasi ini dilakukan dengan tetap membuka peluang bagi kompetisi sehat antara BUMN Karya dan kontraktor swasta dalam pengerjaan proyek IKN.
“Pasarnya sangat terbuka, seperti di industri perbankan. Ada persaingan antara bank swasta dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” ujarnya.
“Kompetisi ini sehat dan terbukti bank Himbara mampu sukses sebagai tulang punggung pembukaan lapangan kerja,” sambungnya.
Himbara, menurut Erick, berhasil menciptakan hampir 89 persen lapangan pekerjaan dan menjadi model yang relevan bagi BUMN Karya untuk mendukung percepatan pembangunan IKN.
Restrukturisasi untuk Efisiensi dan Percepatan
Erick memastikan restrukturisasi ini tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mempercepat penugasan.
Ketiga BUMN Karya yang dipilih akan difokuskan pada proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan kebutuhan pembangunan lainnya di IKN.
“Ketujuh BUMN Karya yang sebelumnya ada akan dipayungi oleh tiga induk. Langkah ini bertujuan untuk restrukturisasi tanpa mengurangi kemampuan kami dalam menyelesaikan penugasan dari pemerintah,” tambahnya.
Komitmen Percepatan Pembangunan IKN
Erick juga menegaskan, restrukturisasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan percepatan pembangunan IKN berjalan sesuai target.
Proyek IKN Nusantara menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
