IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia menyepakati lima kerja sama dengan Singapura. Salah satunya menyepakati kerja sama bidang ekonomi termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kerja sama itu disepakati dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Istana Merdeka, Rabu 6 November 2024.
Usai pertemuan, dalam konferensi pers, Presiden Prabowo mengatakan, kehadiran Lawrence Wong merupakan kunjungan resmi kenegaraan pertama sejak dirinya menjabat sebagai presiden.
Menurut Prabowo Indonesia – Singapura memiliki kerja sama yang baik secara bilateral, juga memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu, seperti memastikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.
“Saudara-saudara sekalian, PM Wong dan saya telah mengadakan diskusi yang intensif dan konstruktif terkait beberapa isu bilateral,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Rabu 6 November 2024.
Prabowo menjelaskan lima kerja sama yang telah dibahas dan disepakati dengan PM Singapura Lawrence Wong.
Kerja sama tersebut adalah:
Pertama, kerja sama pertahanan dan hukum. Menurut Prabowo kedua negara berkomitmen melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan Defence Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer.
Kedua, kerja sama ekonomi terkait pembukaan akses pasar bagi produk Indonesia, juga peningkatan investasi dari Singapura di Indonesia pada sektor energi baru terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital, semikonduktor, kesehatan serta IKN.
Ketiga, teknologi energi rendah karbon. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu membahas kerja sama terkait pengembangan energi bersih, interkoneksi listrik lintas batas, hingga penangkapan dan penyimpanan karbon.
“Kami membahas proyek kerja sama yang sedang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas, pengembangan bersama untuk hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya. Kami juga sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture and storage,” beber Prabowo.
Terverifikasi Dewan Pers