“Kami ingin sanksi K3 diterapkan dengan bijak, memberi efek jera namun tetap terjangkau,” tambah Nanda.
Harapan dari FGD
Diskusi yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi kontraktor lokal.
“Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan implementatif,” tutur Nanda.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap kontraktor lokal dapat bersaing di tengah besarnya potensi proyek pembangunan di kawasan IKN, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Page 2 of 2
