IKNPOS.ID – Mundurnya rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perbincangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2024 Ombudsman RI digelar di Balikpapan.
Anggota Ombudsman RI dan juga pengampu wilayah Kaltim Hery Susanto membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan pemindahan ASN ke IKN tak segera dilakukan.
Hery mengatakan, beberapa faktor menjadi penyebab ASN belum dipindahkan ke Kaltim. Mulai dari kesiapan infrastruktur, keamanan dan kepastian besaran tunjangan yang akan diberikan kepada ASN yang dipindahkan ke IKN.
Related Post
Beberapa faktor itu menurut Hery, pertama, pemerintah masih menyelesaikan data ASN yang bakal dipindahkan. Data ASN yang akan dipindahkan itu disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur.
“Data ASN yang dipindahkan ke IKN hingga saat ini masih terus diperbarui dengan menyesuaikan kesiapan infrastruktur ke IKN. Sehingga, mengakibatkan kemunduran jadwal pemindahan ASN tahap satu,” ungkap Hery, dalam Rakernas II 2024 Ombudsmas RI, Senin 18 November 2024.
Selain itu, jumlah kementerian, lembaga dan instansi di Kabinet Merah Putih lebih banyak dari sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaikan kesiapan infrastruktur yang dibangun di IKN.
Kedua, faktor keamanan dan kenyamanan menjadi pertimbangan sehingga pemindahan ASN ke IKN menjadi mundur.
Seperti diketahui hingga saat ini pembangunan IKN masih terus berlangsung dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan para ASN yang bakal dipindah tugaskan ke IKN.
Ketiga, fasilitas dan hak-hak seperti besaran tunjangan yang diterima ASN yang dipindahkan ke IKN masih belum jelas.
“Saat ini belum ada informasi jelas terkait dengan fasilitas pemindahan ASN dan hak-hak yang diperoleh ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap 1. Seperti uang harian, biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya tunggu dan tunjangan lain,” bebernya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ASN pada Juli 2024, lalu mundur ke September. Namun, jadwal pemindahan pada September juga kembali tertunda.
Terverifikasi Dewan Pers