Kendaraan Listrik Buatan Dalam Negeri Bebas PPN di IKN, Cek Ketentuannya

IKNPOS.ID - Pemerintah telah memastikan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan listrik yang diproduksi dalam negeri. Kebijakan ini berlaku khusus bagi kendaraan listrik yang memiliki nomor polisi terdaftar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. Ketentuan Kendaraan Listrik Bebas PPN Menurut PP tersebut, kemudahan perpajakan berupa PPN tidak dipungut untuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis di IKN. Salah satu kategori barang strategis adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicles) yang diproduksi dalam negeri. "Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi kendaraan bermotor yang bernomor polisi terdaftar di Ibu Kota Nusantara, yang menggunakan teknologi kendaraan listrik atau battery electric vehicles yang diproduksi dalam negeri bagi orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga," demikian bunyi Pasal 59 ayat 2b PP Nomor 12 Tahun 2023. Fasilitas Pajak Lainnya di IKN Selain kendaraan listrik, kebijakan ini juga mencakup pembebasan PPN untuk bangunan baru di IKN, seperti rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, pusat perbelanjaan, dan gudang. Pembebasan berlaku bagi orang pribadi tertentu, badan, maupun kementerian dan lembaga yang beroperasi di IKN. Dalam Pasal 58 ayat 1, pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN dan pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak tertentu di IKN. Dukungan terhadap Elektrifikasi Kendaraan Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di IKN Nusantara. Selain pembebasan pajak, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mendukung elektrifikasi kendaraan dengan menggratiskan sertifikasi motor listrik yang diproduksi di dalam negeri. Dorongan Investasi dan Ekosistem Ramah Lingkungan Langkah ini tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat investasi di sektor otomotif listrik dalam negeri. Pemerintah berharap kebijakan ini menciptakan ekosistem ramah lingkungan di IKN Nusantara, yang dirancang sebagai kota berkelanjutan dengan fokus pada energi hijau dan teknologi inovatif. Dengan pembebasan pajak ini, pemerintah membuka peluang besar bagi masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga untuk mendukung transisi energi bersih melalui adopsi kendaraan listrik di IKN Nusantara.

pandu

Dewan Guru Besar UI Kaji Implementasi Ekosistem Darat dalam Pembangunan IKN

Prakiraan Cuaca IKN 30 November 2024: Awan Tebal Bakal Selimuti Wilayah Nusantara hingga Malam Hari

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

TANDA RELI BESAR MELEDAK! 102 Juta Pi Coin Meluncur dari OKX

Ini Inovasi Konstruksi yang Diterapkan PTPP pada Gedung Wing 2 Kementerian PUPR di IKN

Hingga Akhir April, Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Capai Rp5,8 Triliun

WHOOSSH! Pi Coin Melesat, Siap-siap Pecah Level $1?