IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22 miliar dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2024.
Target ini merupakan bagian dari total pendapatan daerah yang diharapkan mencapai Rp146 miliar tahun ini.
Sejak ditetapkannya wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, harga tanah di kawasan Benuo Taka, yang menjadi lokasi Kabupaten PPU, mengalami kenaikan yang signifikan.
Related Post
Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) di beberapa area kini tidak lagi di bawah Rp100 ribu per meter persegi. Sebelumnya, NJOP berkisar antara Rp3 ribu hingga Rp30 ribu per meter persegi.
“Kenaikan NJOP ini terjadi di area tertentu yang nilainya menyesuaikan dengan perkembangan tanah setempat,” kata Hadi, seperti dikutip dari Nomorsatukaltim, Sabtu 2 November 2024.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan selektif ini terutama berlaku di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi pesat, seperti wilayah dekat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Bandara VVIP IKN Nusantara.
Kebijakan Khusus NJOP untuk Sektor Pertanian
Untuk sektor pertanian, Hadi memastikan kenaikan NJOP dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah dampak besar bagi masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian.
“Kami tetap ingin memberlakukan kenaikan NJOP yang berkeadilan, khususnya untuk lahan pertanian yang langsung dikelola oleh masyarakat,” ujarnya.
Namun, apabila lahan tersebut dialihkan untuk investasi seperti properti, NJOP akan disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
Zona Nilai Tanah Berdasarkan Perda
Kenaikan NJOP juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang zona nilai tanah.
Perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan, penataan perumahan, kawasan permukiman, serta menetapkan NJOP dan menghitung BPHTB.
“Saat ini kami sedang melakukan survei di kecamatan untuk memperbarui data harga tanah yang sesuai dengan kondisi pasar. Ini juga demi memenuhi standar audit dari eksternal,” tambah Hadi.
Terverifikasi Dewan Pers