IKNPOS.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan pengadaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dijalankan secara terbuka.
Meskipun saat ini BUMN Karya memiliki total aset besar menyusul rencana perampingan dengan melebur 7 perusahaan menjadi 3, namun tidak berarti akan memonopoli proyek pembangunan IKN.
Pengadaan Proyek IKN tetapkan dilaksanakan secara transparan dan terbuka sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Oh itu (pengadaan proyek IKN) terbuka. Karena kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita, ini kan marketnya terbuka kan. Sama seperti di industri perbankan, itu ada bank swasta, ada bank BUMN kita melakukan hal yang bagaimana ada kompetisi di market tenang baik,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di Jakarta, Jumat 15 November 2024.
Namun Erick tak mengelak jika nantinya BUMN Karya tetap saja akan mendapatkan porsi proyek khusus di IKN melalui skema penugasan. Utamanya proyek-proyek prioritas yang membutuhkan percepatan dalam proses konstruksinya.
Seperti diketahui, Erick akan melakukan perampingan BUMN Karya dari 7 menjadi 3 perusahaan.
Erick mengatakan, sektor infrastruktur memiliki peran vital dalam menunjang target hilirisasi energi dan swasembada pangan.
Dengan infrastruktur bisa menekan seluruh biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, maupun jalan-jalan yang ada di daerah
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan konsolidasi terhadap tujuh BUMN karya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya (Persero) menjadi hanya tiga BUMN karya.
“Tadi kita sudah bicara bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk, jadi ini hanya bagian kita restrukturisasi,” ujar Erick dalam jumpa pers dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Dia memastikan, perampingan jumlah BUMN karya tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan yang ditargetkan pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers