IKNPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, proyek besar lainnya, yakni giant sea wall atau tanggul laut raksasa, akan dirintis guna melindungi kawasan pesisir utara Jawa.
Dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) pada Jumat, 8 November 2024, AHY mengungkapkan bahwa Prabowo menargetkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bisa rampung dalam waktu empat hingga lima tahun.
Related Post
“Targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo,” ungkap AHY.
Fasilitas Pemerintahan dan Dukungan untuk ASN di IKN
Pada tahap awal, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN yang berfungsi sebagai pusat legislatif dan yudikatif.
Selain itu, fasilitas pendukung bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang akan mulai berkantor di IKN juga menjadi prioritas.
“Bukan hanya mempercepat pembangunan kantornya, tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan,” ujar AHY.
Proyek Giant Sea Wall untuk Pesisir Utara Jawa
Bersamaan dengan pembangunan IKN, Prabowo juga memprioritaskan proyek giant sea wall yang akan membentang di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Gresik.
Proyek ini bertujuan untuk melindungi masyarakat di wilayah pesisir dari dampak abrasi dan ancaman banjir laut, serta untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi, dan bisa mengamankan masyarakat, terutama para nelayan di pesisir utara,” tambah AHY.
Pembiayaan dan Efisiensi Anggaran
AHY mengakui bahwa kedua proyek besar ini membutuhkan anggaran yang signifikan.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengkurasi proyek-proyek lainnya yang dapat ditunda demi efisiensi anggaran.
Terverifikasi Dewan Pers