IKNOS.ID – Salah satu bentuk dukungan terhadao pariwisata yang tengah digenjot di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dan daerah penyangganya, Kartanegara (Kukar) melaksanakan uji kompetensi sertifikasi pelaku industri wisata.
Uji sertifikasi kompetensi pelaku industri wisata bagian dari pengembangan sumber daya manusia menyambut IKN khususnya sektor pariwisata.
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekraf Dispar Kukar, Antoni Kusbiantoro, mengatakan, program uji sertifikasi kompetensi terhadap industri wisata dilakukan tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya.
Related Post
Pemkab sendiri telah memberikan pembekalan pengetahuan terkait pelatihan pengembangan industri pariwisata.
Karena itu, tindak lanjut ini dilakukan untuk memastikan apakah ilmu yang diajarkan telah dimerngerti dan diterapkan secara efektif.
Tujuannya adalah memastikan bahwa ilmu yang diajarkan tidak hanya dimengerti, tetapi juga diterapkan secara efektif.
“Benar apa tidak nih ilmu yang kita berikan, dan itu dapat diserap hingga diterapkan,” ungkap Antoni.
Program ini memiliki arah strategis untuk meningkatkan daya saing SDM lokal, khususnya di sektor pariwisata yang akan menjadi bagian penting dari ekosistem IKN.
Selain itu, program ini juga menargetkan pengakuan formal berupa sertifikasi kompetensi yang kini menjadi syarat penting dalam berbagai profesi.
“Saat ini di mana-mana harus bersertifikasi, apalagi adanya IKN. Jadi ini langkah penting untuk membekali mereka menghadapi kebutuhan masa depan,” tambahnya.
Dengan langkah ini, Dispar Kukar berharap sektor pariwisata mampu berkembang lebih pesat sekaligus menjadi penopang perekonomian lokal di tengah perubahan besar yang dibawa oleh hadirnya IKN.
IKN memiliki potensi pengembangan industri pariwisata dan diyakini mampu meningkatkan kedatangan wisatawan di Kaltim, termasuk di Kukar.
IKN menjadi katalisator bagi pengembangan industri pariwisata yang potensial.
Penting dilakukan penguatan SDM bagi pelaku usaha, dengan memberikan pembekalan pengetahuan terkait pengembangan industri pariwisata.
Terverifikasi Dewan Pers