IKNPOS.ID – Koordinasi yang terstruktur menjadi kunci keberhasilan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu elemen penting untuk memastikan kelancaran implementasi adalah Kebijakan Dokumen Satu Peta (One Map Policy) dan Rencana Tapak Kawasan (RTK).
Hal itu terungkap dalam seminar daring bertajuk “Managing Complex Project: Experience from IKN Development” yang digelar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Jumat, 29 November 2024.
Seminar ini menghadirkan Danis Hidayat Sumadilaga, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN sekaligus Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Danis menjelaskan bahwa pembangunan IKN bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi nasional, di mana 58% GDP Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.
Dengan diversifikasi pusat ekonomi melalui pembangunan IKN di Kaltim, diharapkan wilayah tengah dan timur Indonesia dapat tumbuh lebih merata.
Proyek IKN melibatkan pengembangan infrastruktur konektivitas, seperti jalan raya, pelabuhan udara, dan laut, yang memerlukan koordinasi lintas kementerian, sektor swasta, dan pemangku kepentingan internasional.
“Koordinasi yang terstruktur menjadi kunci keberhasilan proyek sebesar ini. Kebijakan Dokumen Satu Peta (One Map Policy) dan Rencana Tapak Kawasan (RTK) menjadi alat penting untuk memastikan kelancaran implementasi,” ujar Danis.
Menurut Danis, RTK berfungsi mengintegrasikan perencanaan pembangunan untuk mencegah tumpang tindih desain proyek. Selain itu, RTK memantau progres pembangunan dan memastikan desain sesuai dengan implementasi di lapangan.
Seminar ini juga dirancang untuk berbagi wawasan tentang strategi pengelolaan proyek berskala besar yang mencakup berbagai sektor dan pihak terkait, berdasarkan pengalaman pembangunan IKN. Ketua IAMPI, Khrisna Suryanto, menegaskan pentingnya agenda ini.
“Pembangunan IKN memberikan banyak pelajaran berharga tentang manajemen proyek kompleks yang dapat diadopsi untuk meningkatkan standar keberhasilan proyek serupa di Indonesia,” jelasnya.
