IKNPOS.ID – Daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta pemerintah pusat menunjukan keseriusan dan komitmen untuk melanjutkan program pembangunan ibu kota baru.
Salah satu bentuk keseriusan tersebut, pemerintah pusat diharapkan membantu anggaran melalui kebijakan fiskal terutama untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan kepada daerah-daerah penyangga.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara Syahrudin Noor usai pengesahan APBD 2025, Selasa 26 November 2024.
Related Post
Syahrudin berharap ada peningkatan anggaran bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan terkait dukungan terhadap pembangunan IKN.
“Karena kita bersinggungan langsung dengan IKN. Kita berharap ada kebijakan fiskal yang lebih, terutama perbaikan infrastruktur. seperti jalan dan jembatan,” tandasnya.
Tidak seperti saat ini, lanjut Syahrudin kabupaten membiayai infrastruktur dengan anggaran yang sangat memprihatinkan.
“Tidak seperti saat ini, saya kira karena kami membiayai kabupaten ini dengan kondisi yang sekarang ini ya sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Dia mendesak agar pemerintah pusat membantu anggaran agar PPU bisa mendukung pembangunan IKN.
“Artinya kami mau, bahwa PPU ini dibantu anggarannya,” ujarnya.
Penetapan APBD 2025 lanjutnya melihat kondisi keuangan daerah, terlebih pada masa transisi kepemimpinan.
Untuk sementara ini, APBD mengacu pada regulasi yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami mengacu pada beberapa regulasi keputusan menteri keuangan. Ada juga yang ter-evaluasi dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang memang dari pemerintah pusat itu sudah ditetapkan,” ujarnya.
Namun, program-program yang telah dicanangkan pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis diakuinya bakal mempengaruhi neraca keuangan daerah.
Karena itu, pihaknya sedang menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) penyelenggaraan program tersebut.
“Tapi kami juga belum tahu anggaran kita yang terdistribusi sampai ke PPU seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, mengatakan, derah-daerah penyangga IKN termasuk PPU siap mendukung program strategis pemerintah pusat melalui penetapan APBD.
Melalui penetapan APBD, wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU) siap mendukung program strategis pemerintah pusat di antaranya pembangunan IKN dan makan bergizi gratis.
Menurutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU telah merumuskan struktur APBD dengan masa tenggat 31 Desember 2024.
Pihaknya, mendorong APBD 2025 digunakan untuk pembangunan interkoneksi dengan IKN, selain itu juga infrastruktur serta program strategis pemerintah pusat lainnya.
“Kita konsentrasi bagaimana membangun interkoneksi dengan IKN. Kemudian infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, penyediaan makanan bergizi gratis salah satu program pemerintah juga dimasukan dalam struktur APBD.
Dia berharap pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui anggaran yang ada.
Terverifikasi Dewan Pers