IKNPOS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur diminta untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Pilkada 2024.
Terutama pelanggaran Pilkada menyangkut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penggunaan APBB untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
“Saya minta Bawaslu lebih cermat lagi mengawasi. Jangan sampai uang APBD digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon,” ujar kPj Gubernur Akmal Malik saat mengunjungi Bawaslu Kota Bontang di Jalan S Parman, Balikpapan Barat, Selasa 19 November 2024.
Fasilitas milik negara tidak boleh digunakan kampanye, bahkan sepeda motor RT karena dibeli dengan APBD.
“Bahkan motor dinas RT pun tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena itu dibeli menggunakan APBD. Ini sensitif, makanya saya minta Bawaslu lebih cermat lagi mengawasi,” lanjutnya mengingatkan.
Hal ini penting disampaikan, karena menurut Akmal saat ini banyak program pemerintah kabupaten dan kota yang salah satunya memberikan fasilitas kendaraan roda dua untuk para Ketua RT demi kelancaran pelayanan warga.
Motor dinas para ketua RT tentu dibeli menggunakan uang negara atau APBD, sehingga sangat tidak tepat jika kemudian digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon peserta pilkada.
Selain melarang keras penggunaan dana dan program APBD untuk mendukung calon, Akmal Malik juga kembali mengingatkan netralitas ASN.
Jangan sampai juga memaksakan program-program pemerintahan demi mendukung salah satu pasangan calon.
Larangan sama disampaikan kepada para pimpinan perusahaan daerah atau BUMD dan kepala desa termasuk jajaran aparatnya.
Ketua Bawaslu Kota Bontang Aldy Atrian berterima kasih atas pesan Pj Gubernur Akmal Malik dan menyebutkan sosialisasi tentang netralitas ASN pun terus mereka lakukan.
“Kampanye netralitas ASN ini terus kami lakukan. Kami berterima kasih atas sejumlah masukan Pak Pj Gubernur,” kata Aldy Atrian.
Bontang sendiri dilaporkan menjadi kota dengan jumlah kampanye terbanyak kedua setelah Balikpapan. Jumlah kampanye yang dilakukan empat pasangan calon kepala daerah Bontang sebanyak 707 kampanye.
Sementara Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang mengingatkan agar semua pihak kembali mengerjakan fungsi dan peran masing-masing, serta menjaga agar situasi tetap kondusif.
Menurutnya, apa yang saat ini sedang dilakukan adalah ulangan dari apa yang sudah dilakukan pada saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), Februari lalu.
Kapolda mengaku sudah berkeliling Kaltim dan melihat semua sudah bekerja profesional, sehingga seluruh tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik.
“Saya harapkan kerja keras dan susah payah sejak pileg, pilpres dan sekarang pilkada ini jangan sampai ternodai dan mencemarkan nama baik Kalimantan Timur,” pesan Kapolda.
Jenderal bintang dua ini juga berpesan agar siapapun pemenang pilkada bisa didukung dan semua bergandeng tangan, hingga bersama-sama membangun daerah ini agar lebih baik lagi ke depan.