IKNPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan target jangka pendek untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY mengatakan, fokus utama pembangunan diarahkan pada penyelesaian pusat pemerintahan, mencakup fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung untuk aparatur sipil negara (ASN).
“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ungkap AHY dalam pernyataan di Kementerian Pekerjaan Umum dikutip Sabtu 9 November 2024.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo berharap IKN dapat berkembang sebagai pusat politik dengan infrastruktur yang terintegrasi.
Penyesuaian Prioritas Pembangunan
Keberlanjutan proyek IKN sempat menjadi pertanyaan publik lantaran Presiden Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidato pelantikannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2024.
Menanggapi hal ini, AHY menjelaskan bahwa meski Prabowo mendukung proyek tersebut, penyesuaian diperlukan mengingat prioritas pembangunan di wilayah lain dan keterbatasan anggaran nasional.
“Kita dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tidak ada kata tidak terbatas dalam hal anggaran,” tegas AHY.
Beberapa pembangunan di daerah lain juga membutuhkan perhatian pemerintah, sehingga proyek IKN akan diatur dalam timeline yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan nasional.
Pandangan Ekonom: Pembangunan IKN Tidak Perlu Dipaksakan
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mendukung langkah Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek IKN dengan penyesuaian.
Menurutnya, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan waktu panjang dan bijaksana bila pembangunan dilakukan secara bertahap.
“Pemimpin ke depan, Pak Prabowo, memang harus bijak. Jangan terlalu memaksa,” kata Esther pada 25 Oktober 2024. Ia menambahkan bahwa pembangunan IKN bisa memakan waktu puluhan tahun untuk benar-benar berfungsi penuh sebagai ibu kota negara baru.
Menurut Esther, pemerintah harus mempertimbangkan tidak hanya biaya pembangunan tetapi juga perawatan infrastruktur yang telah selesai dibangun.
Gedung-gedung yang sudah selesai tetap memerlukan perawatan agar tidak rusak sebelum IKN benar-benar dapat difungsikan sebagai ibu kota.
Pembangunan Bertahap dan Tantangan Investasi Swasta
Esther menyarankan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap dan tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pembiayaan melalui investasi swasta yang diharapkan turut mendukung proyek ini masih terbatas, sehingga pemerintah perlu mengatur tempo pembangunan dengan cermat.
“Pemerintah tidak bisa memaksakan diri menggunakan APBN sepenuhnya,” ujar Esther.
Ia menilai pendekatan bertahap ini akan memungkinkan pengembangan IKN secara realistis, dengan menjaga kualitas bangunan dan keberlanjutan proyek sesuai kemampuan anggaran.
Dengan rencana ini, AHY optimis bahwa IKN dapat menjadi pusat pemerintahan dan pusat politik yang kuat dalam beberapa tahun ke depan, meskipun masih membutuhkan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak dalam jangka panjang.