IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung sedikit pun soal Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Pidato yang disampaikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu, 20 Oktober 2024, lebih berfokus pada kondisi nasional dan tantangan global yang dihadapi Indonesia.
Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komaruddin Watubun, memberikan tanggapannya. Ia menilai Prabowo memahami dengan baik mana yang menjadi prioritas utama bagi bangsa saat ini.
Related Post
“Pak Prabowo tidak menyebut IKN, karena beliau tentu memprioritaskan hal yang lebih mendesak. Kondisi nasional saat ini dan pengaruh geopolitik global sangat besar, serta ada beban besar terkait utang luar negeri yang mencapai Rp 8.400 triliun,” ujar Komaruddin di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, usai pelantikan.
Menurut Komaruddin, Indonesia dihadapkan pada kewajiban membayar utang sebesar Rp 1.000 triliun pada tahun 2025. Kondisi tersebut, katanya, menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Prabowo untuk segera diselesaikan.
Oleh karena itu, fokus utama presiden saat ini adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengatasi persoalan ekonomi.
“Ini menunjukkan sikap Pak Prabowo dalam menetapkan prioritas. Mana yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan, dan mana yang penting tetapi bisa dikesampingkan sementara,” jelas Komaruddin.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap beroperasi di Jakarta dalam kondisi saat ini tidak menjadi masalah.
Baginya, kesejahteraan rakyat lebih penting dibandingkan proyek fisik seperti pembangunan IKN, apalagi di tengah situasi ekonomi yang menantang.
“Kondisi kita saat ini masih bisa bertahan di Jakarta, dan itu bukan masalah besar. Tapi jika kita terlalu fokus pada pembangunan fisik sementara harga pangan naik dan rakyat menderita, kasihan rakyatnya,” tambah Komaruddin.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya memperhatikan rakyat kecil. Hal ini, menurut Komaruddin, menunjukkan kepedulian presiden terhadap kesejahteraan rakyat.
Terverifikasi Dewan Pers