IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus dilakukan secara efisien, guna mencegah pemborosan anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.
AHY mengungkapkan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara akan menjadi prioritas di bawah pemerintahan Prabowo, namun dengan memperhatikan efisiensi dan anggaran yang ketat.
Menurutnya, Presiden Prabowo ingin memastikan agar tidak ada kebocoran anggaran dalam proyek ini.
“Penekanan dari Bapak Presiden adalah agar pembangunan dilakukan dengan efisien. Jangan sampai terjadi pemborosan, apalagi kebocoran anggaran,” ujar AHY di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta Selatan.
Menyesuaikan Kekuatan Anggaran untuk Pembangunan
AHY, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, menekankan pentingnya evaluasi terhadap postur anggaran negara untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
“Pembangunan ini akan dilanjutkan, namun kita harus melakukan penyesuaian, terutama dari sisi anggaran atau budgeting,” kata AHY.
Kelanjutan dan Kesinambungan Proyek Sebelumnya
Selain efisiensi anggaran, AHY menyoroti pentingnya kesinambungan antarproyek infrastruktur.
Ia mengatakan, terputusnya proyek infrastruktur di tengah jalan dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta menurunkan nilai investasi yang sudah tertanam dalam proyek tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa proyek-proyek terdahulu yang strategis tetap berlanjut. Jika pembangunan infrastrukturnya terputus, efektivitas pemerintahan akan terganggu dan nilai proyeknya tidak maksimal,” jelas AHY.
AHY menambahkan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara harus membawa manfaat yang merata dan berkeadilan, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang terintegrasi secara baik untuk kepentingan masyarakat luas.
Terverifikasi Dewan Pers