IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan terus berlanjut meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas utama saat ini.
Dody mengungkapkan bahwa proyek IKN telah menjadi keputusan pemerintah yang akan tetap dijalankan.
“IKN tetap (lanjut), cuma prioritas sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu sudah diputuskan,” kata Dody setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) pertama bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 Oktober 2024.
Related Post
Swasembada Pangan Menjadi Fokus Pemerintah
Menurut Dody, Presiden Prabowo mengarahkan jajarannya untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat Indonesia.
Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan ketidakstabilan global yang bisa mengganggu pasokan pangan di Indonesia.
“Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras, takutnya nanti Ukraina atau Iran ada konflik, kita bisa nggak bisa makan. Semua orang kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan,” jelasnya.
Dukungan dalam hal ini, lanjut Dody, berfokus pada penyediaan infrastruktur untuk air dan irigasi, yang menjadi salah satu tugas utama Kementerian PU untuk memastikan ketahanan pangan nasional.
“Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air,” kata Dody.
Target Penyelesaian IKN dalam Empat Tahun
Terkait target Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam empat tahun, Dody optimis bahwa hal tersebut bisa tercapai. Menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.
“Insyaallah, insyaallah (selesai dalam empat tahun),” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Sejalan dengan pernyataan Dody, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan arahan untuk mempercepat penyelesaian IKN dalam waktu empat tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahan saat acara Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/10/2024).
Menurut Raja Juli, Prabowo ingin IKN menjadi pusat pemerintahan politik yang lengkap dengan lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga dalam empat tahun ke depan pembangunan IKN juga akan mencakup gedung-gedung tersebut.
“Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam empat tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” jelas Raja Juli melalui unggahan di Instagram pribadinya.
Agenda Penting di IKN pada 2028 dan 2029
Selain itu, Prabowo menargetkan pada Agustus 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR sudah dapat diselenggarakan di IKN. Bahkan, ia berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga bisa digelar di IKN.
Target ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang fungsional dalam waktu dekat.
Dengan fokus utama pada swasembada pangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan IKN sesuai rencana, yang diharapkan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada masa mendatang.
Terverifikasi Dewan Pers