Home Borneo Pj Gubernur Kaltim Ajak Pengacara Bersinergi Tuntaskan Masalah Hukum di Daerah
Borneo

Pj Gubernur Kaltim Ajak Pengacara Bersinergi Tuntaskan Masalah Hukum di Daerah

Share
Share

IKNPOS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik meminta para lawyer atau pengacara duduk bersama-sama dengan pemerintah atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyelesaikan permasalahan hukum di daerah, khususnya kasus-kasus yang berada di pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.

Menurut Akmal, pentingnya pemerintah harus duduk bersama-sama dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) di Kaltim, agar permasalahan seperti maladministrasi dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.

“Makanya, Pemprov Kaltim mengapresiasi keberadaan LKBH Nusantara. Termasuk LKBH lainnya, kita harus membutuhkan dukungan dari kelompok-kelompok lain. Misalnya LKBH yang ada di Kaltim, contohnya LKBH Nusantara,” ucap Akmal, di Samarinda, Jumat 11 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai menerima kunjungan dan silaturahmi LKBH Nusantara dipimpin Ketua Abdul Rahim, di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Untuk itu, keberadaan LKBH di Kaltim sangat bagus. Dengan begitu, Pemprov diharapkan dapat membangun kerja sama dengan lembaga tersebut.

Menurut Akmal, mungkin adanya tata kelola administrasi yang terjadi pada masa lalu belum sempurna. Sehingga berdampak sampai sekarang. Diharapkan, dengan adanya dukungan para LKBH dapat mendukung Pemprov Kaltim.

“Minimal mereka menerima kasus-kasus yang ada di masa lalu. Sehingga, bersama-sama dengan kita menyelesaikan masalah tersebut,” harapnya.

“Makanya, kita Pemprov Kaltim bisa duduk bersama-sama dengan LBH atau LKBH yang ada di Kaltim, tak terkecuali LKBH Nusantara,” sambungnya.

Namun demikian, untuk mendukung kerja sama yang baik, maka akreditasi LKBH di Kaltim juga harus baik, sehingga penanganan kasus hukum juga lebih maksimal.

Ketua LKBH Nusantara Abdul Rahim mengatakan, sangat mendukung apa yang dibangun Pj Gubernur bersama perangkat daerah terkait dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum di Kaltim.

“Tentu, kondisi seperti ini menjadi prioritas Pj Gubernur memberikan kepastian hukum dan keadilan yang kuat bagi masyarakat,” kata Abdul Rahim.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....