IKNPOS.ID – Indonesia telah lama menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang sifatnya menyeluruh dan antar wilayah. Ketimpangan ini, salah satunya, berakar pada sentralisasi pembangunan yang terfokus di Jawa.
Hal itu diungkapkan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB) Universitas Indonesia, Arief Wibisono Lubis. Menurutnya, banyak daerah lain mengalami berbagai keterbatasan terhadap akses investasi, infrastruktur, dan juga peluang ekonomi.
Di tengah peralihan kepemimpinan dan juga dinamika politik pasca Pemilu 2024. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) menjadi isu sentral yang menarik perhatian berbagai pihak. Sebab, pelaksanaan pembangunan IKN menawarkan potensi keberhasilan juga kegagalan dalam menciptakan inklusifitas ekonomi nasional.
Related Post
“Pindahnya pusat pemerintahan dengan mendorong pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa, akan memunculkan lebih banyak investasi yang lebih besar ke wilayah-wilayah lain atau yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ujar Arief, Senin 30 September 2024.
Menurut Arief, pembangunan IKN menawarkan banyak peluang untuk mengatasi in-efisiensi logistik dan juga distribusi yang selama ini menjadi masalah di Indonesia.
“Hal ini tentu bisa memberikan multiplayer impact bagi perekonomian nasional. Juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang berada di luar pulau jawa untuk lebih terlibat di dalam kegiatan ekonomi,” ungkapnya.
Dalam acara bertemakan “Dawn of a New Capital: How Will the IKN Elevate Indonesia’s Inclusivity?”, Arief berpendapat pembangunan IKN bukan merupakan hal yang tanpa tantangan. Di satu sisi, pembangunan IKN membutuhkan dana yang sangat besar.
Di lain sisi, pembangunan IKN pun memiliki berbagai tantangan sosial. Salah satunya terkait hak masyarakat lokal. Bagi Arief, penduduk di sekitar area pembangunan harus mendapatkan kompensasi yang layak dan juga adil. Sekaligus memastikan mereka tidak menjadi korban dari proyek yang masif dan juga signifikan ini.
Arief menambahkan, peninjauan dan juga penyusunan kebijakan yang terukur perlu dilakukan demi menjamin tujuan awal dari proyek ini. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati kemakmuran ekonomi secara merata. Meskipun di lain sisi, kegagalan dari eksekusi proyek IKN dapat menjadi langkah mundur dalam mewujudkan inklusifitas ekonomi.
Terverifikasi Dewan Pers