IKNPOS.ID – Pemangkasan drastis anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Proyek ambisius yang dimulai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menghadapi tantangan besar dengan pengurangan alokasi anggaran untuk 2025, yang turun signifikan dari Rp42,5 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp143,1 miliar.
Muhammad Samsun, anggota DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan, menyatakan keprihatinannya terhadap keberlanjutan proyek IKN yang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Related Post
“Dengan anggaran Rp143,1 miliar, sulit untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, apalagi merealisasikan visi besar IKN,” ujarnya pada Rabu 30 Oktober 2024.
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter, yang dinilainya sangat minim dibandingkan kebutuhan besar untuk infrastruktur utama di IKN.
“Kekurangan anggaran ini dapat menghambat target pembangunan IKN sebagai simbol masa depan Indonesia,” tambah Samsun.
Meski demikian, Samsun menegaskan bahwa pemerintah daerah di Kaltim, terutama kota-kota penyangga, tidak akan dibebani tanggung jawab finansial untuk proyek ini.
“Ini adalah proyek pemerintah pusat. Kami mendukung proyek ini tanpa keterlibatan dalam pembiayaan langsung dari daerah,” jelas legislator Dapil Kutai Kartanegara ini.
Samsun berharap presiden baru yang memimpin pemerintahan dapat memberikan perhatian khusus pada kelangsungan dan percepatan pembangunan IKN, mengingat proyek ini diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional serta menjadi pusat pemerintahan yang modern.
“Kita membutuhkan pemimpin yang dapat mendorong percepatan pembangunan dan memastikan kelancaran proyek IKN ini,” tegasnya.
Keputusan mengenai alokasi anggaran yang lebih besar untuk proyek IKN ke depan akan menjadi faktor penting dalam memastikan visi IKN sebagai pusat pemerintahan dan motor penggerak ekonomi Indonesia terwujud dengan optimal.
Terverifikasi Dewan Pers