IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).
Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.
“Tetap IKN tetap, apapun yang sudah diputuskan kan sudah,” ujar Dody saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Namun, menteri kabinet merah putih ini mengatakan akan lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu.
Menurutnya, ketersediaan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dody juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi geopolitik yang semakin memanas, mengingat perang bisa meletus kapan saja dan di mana saja.
Oleh karena itu, Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Ia pun berkomitmen untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai swasembada pangan.
“Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan. Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan pengarahan Prabowo melalui media sosial X.
Dalam pengarahannya, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun.
Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.
Prabowo juga disebut akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
“Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja Juli Antoni yang sebelumnya juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Prabowo berharap, Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers