IKNPOS.ID – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Namun, dari anggaran tersebut, hingga saat ini baru terealisasi sebesar Rp 2,81 triliun, meninggalkan sisa anggaran sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan.
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, menjelaskan bahwa dana yang belum disalurkan ini akan digunakan untuk kebutuhan pengadaan lahan yang masih dalam proses.
“Untuk IKN ini, dari total kebutuhan dana Rp 5,9 triliun sudah dialokasikan Rp 2,81 triliun, masih sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan,” ungkap Rustanto saat ditemui di Kantor LMAN, dikutip Rabu 9 Oktober 2024.
Rencana Top Up Anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
Terkait rencana penambahan anggaran atau top up untuk pembebasan lahan di berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk IKN, Rustanto menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan lebih lanjut di lapangan dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“Top up untuk pembebasan lahan PSN baru dilakukan sekali di 2024. Rencananya ada dua top up, tapi baru disetujui satu karena keterbatasan fiskal. Kita harus fokus pada prioritas pemerintah di masa transisi,” jelasnya.
Arahan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Selain itu, Rustanto menambahkan bahwa keputusan terkait tambahan anggaran untuk pembebasan lahan di IKN akan menunggu arahan dari Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Jika disetujui oleh pemerintah yang baru, maka kemungkinan akan ada top up anggaran tambahan.
“Kita masih menunggu arahan dari presiden baru (Prabowo Subianto) terkait langkah selanjutnya. Hingga saat ini, top up pertama untuk seluruh PSN mencapai sekitar Rp 7,5 triliun,” tutup Rustanto.
Dengan alokasi dan rencana ini, diharapkan kebutuhan pembebasan lahan di IKN dan proyek strategis lainnya dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers