IKNPOS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Temuan BPK semester II Tahun 2023 terkait sejumlah masalah di proyek IKN diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu 30 Oktober 2024.
Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya menerima laporan hasil pemeriksaan dan 108 rekomendasi perbaikan di antaranya proyek IKN.
“Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi,” ungkap Dody, Rabu 30 Oktober 2024.
Dody memastikan masalah tersebut kebanyakan masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Dia masih bersyukur tidak ditemukan masalah dalam jalannya proyek.
“Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN,” terangnya.
Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.
Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi.
Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.
“Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang,” ujarnya.
Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.
“Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers