IKNPOS.ID – Anggota Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim), Galeh Akbar Tanjung menyebut, Kalimantan Timur merupakan satu dari 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi pada Pilkada 2024, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu RI.
Bahkan, Kaltim menempati posisi nomor 2 dalam daftar provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi se-Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ormas bersama Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar pada Selasa 15 Oktober 2024.
Related Post
Faktor-faktor kerawanan ini meliputi isu sosial politik, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara.
“Semoga ormas di Kaltim dapat berperan aktif dan menjadi mitra solid dalam menyukseskan Pilkada 2024,” kata Galeh dikutip dari Nomorsatukaltim, Kamis 17 Oktober 2024.
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kondusifitas Daerah Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur*, Galeh menyoroti sejumlah isu krusial yang sering muncul selama Pilkada.
Ia menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong (hoaks) dan politisasi isu sensitif seperti suku, agama, ras, serta politik uang dan penyalahgunaan jabatan, kerap menjadi ancaman bagi kondusifitas pemilihan.
“Berita yang tidak benar, politisasi SARA, hingga pemanfaatan tempat ibadah untuk kampanye menjadi tantangan yang sering muncul dalam Pilkada. Ormas memiliki peran penting untuk membantu menjaga kondusifitas daerah,” ungkap Galeh.
Galeh juga menekankan pentingnya peran ormas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan jalannya Pilkada yang aman dan damai.
Ia berharap ormas dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan suasana yang kondusif selama proses pemilihan berlangsung.
Selain itu, sinergi antara berbagai pihak seperti ormas, pemerintah, KPU, dan Bawaslu, menurutnya, sangat diperlukan.
Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan memperkuat pengawasan partisipatif dalam Pilkada.
“Keterlibatan ormas dalam mengawasi pemilihan sangat penting. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi legitimasi dan keadilan proses demokrasi,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers