IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah khusus kepada Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.
Perintah Jokowi itu terkait investasi di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur (Kaltim). Basuki dan Raja Juli, selaku 2 pimpinan Otorita IKN diminta menyampaikan kepada calon investor bahwa sudah ada rumah sakit bertaraf internasional di IKN.
Jokowi juga menitipkan pesan kepada Otorita IKN untuk menjadikan realisasi layanan dasar kesehatan dan pendidikan di IKN sebagai salah satu argumen penting dalam menggaet minat investor.
“Jadi Pak Basuki, Pak Raja Juli, sekarang kalau ada investor masuk, yakinkan, sampaikan, rumah sakit sudah ada dan sekolah dalam proses. Sebentar lagi akan diselesaikan. Ini argumen penting dalam menggaet minat investor,” tegas Jokowi saat meresmikan Mayapada Hospital Nusantara di IKN pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Kepala Negara mengapresiasi operasional layanan RS Mayapada. Jokowi menyebut adanya RS menjadi jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN.
“Selalu yang ditanyakan adalah dua, Pak kalau saya pindah ke sini, anak-anak pindah ke sini apakah ada sekolah? Kalau saya pindah ke IKN sama anak-anak saya apakah kalau sakit ada rumah sakit yang kualitasnya baik?” terang Jokowi.
Dengan hadirnya RS Mayapada di IKN, lanjut Jokowi, pemerintah punya jawaban atas segala pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan layanan kesehatan berstandar internasional di IKN.
“Sekarang ini saya bisa jawab, ada. Ini Rumah Sakit Mayapada. Mayapada Hospital Nusantara dengan kualitas pelayanan baik dan berstandar internasional. Karena bekerja sama dengan Apollo Hospital dari India,” paparnya.
Sementara itu, CEO Mayapada Health Care Jonathan Tahir mengatakan Mayapada Hospital Nusantara merupakan rumah sakit ke-7 milik Mayapada yang dibangun dalam waktu kurang dari 1 tahun.
Rumah sakit pertama Mayapada Group di luar Jawa itu bekerjasama dengan RS swasta terbesar di India, Apollo Hospital. Yakni mendatangkan tenaga kesehatan asing untuk transfer ilmu pengetahuan dan layanan.
Terverifikasi Dewan Pers