IKNPOS.ID – Ridwan Kamil (RK) punya ide jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta dalam Pilkada digelar 27 November 2024 mendatang.
RK bakal mengubah gedung-gedung kosong yang akan ditinggalkan penghuninya pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi rumah susun dan apartemen.
Tidak itu saja, RK punya ide yang disebutnya gila membangun rusun dan apartemen di atas pasar dan jalan raya.
Ide RK itu disampaikan saat kunjungan ke Trans Media di Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan Selasa 1 Oktober 2024.
RK mengatakan, gedung-gedung kosong yang bakal ditinggalkan penghuninya ke IKN itu akan digunakan untuk membangun rusun yang diperuntukan masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, ide itu muncul setelah berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Saat diskusi itu lahirlah gagasan memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang kosong setelah pindah ke IKN.
“Salah satu diskusi dengan Pak Prabowo bertanya gedung-gedung yang setelah IKN kira-kira apa?” ujar RK.
RK mengatakan, lahan di Jakarta terbatas dan mahal. Karena itu jika terpilih jadi Gubernur Jakarta dirinya akan menggencarkan pembangunan perumahan berbentuk rumah susun dan apartemen.
Rusun dan apartemen itu akan dibangun seperti yang dilakukan di New York dan negara-negara lain.
“Ya nanti pas kepilih, saya minta ada inovasi peraturan dari pemerintah pusat kalau itu diizinkan, seperti di New York dan di negara-negara lain, saya kira itu bisa diwujudkan dengan cepat karena lahan di Jakarta kan mahal untuk di pusat-kota ya,” ujarnya.
Nantinya bangunan berbentuk rusun atau apartemen berdiri di atas infrastruktur dan fasilitas massal yang sudah terbangun.
Misalnya di atas pasar, di atas jalan raya dan gedung-gedung kosong yang akan ditinggalkan penghuninya pindah ke IKN.
“Pilihannya di atas pasar, di atas stasiun, di bekas yang ditinggal ke IKN atau di atas ruang jalan atau ruang air,” ungkapnya.
Ridwan Kamil menyebut idenya membangun pemukiman masyarakat kelas menengah di atas jalan raya dan pasar itu merupakan ide gila.
Terverifikasi Dewan Pers