IKNPOS.ID – Pemerintah pusat menetapkan target kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha manufaktur Kalimantan Timur sebesar Timur 44,1 %. Padahal kontrubusi PDRB Kaltim saat ini sekitar 17 hingga 20 %.
Karena itu dibutuhkan upaya luar biasa untuk mewujudkan target lapangan usaha manufaktur mencapai 44,1 % tersebut.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim) pun menginisiasi pembentukan Forum Konsultasi Daerah Percepatan Transformasi Ekonomi.
Related Post
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menjelaskan forum bertujuan merumuskan kebijakan perencanaan terkait percepatan transformasi ekonomi.
“Forum bertugas mendorong dan memfasilitasi percepatan transformasi ekonomi Kalimantan Timur,” kata Yusliando di Ballroom Crystal Hotel Metcure Samarinda, Selasa 22 Oktober 2024.
Menurutnya, forum memiliki empat kelompok kerja (pokja), yakni pokja sektor potensi unggulan daerah, pokja sektor industri pengolahan dan pariwisata, pokja sektor jasa, serta pokja landasan transformasi dan transisi berkeadilan.
Forum bersifat jangka panjang hingga tercapai transformasi ekonomi ditandai dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha manufaktur sesuai target ditetapkan pemerintah sebesar 44,1 persen.
“Dengan posisi Kaltim sekitar 17 sampai 20 persen, berarti harus ada upaya luar biasa mewujudkan target lapangan usaha manufaktur hingga 44 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, Forum Konsultasi Daerah Percepatan Transformasi Ekonomi menjadi forum strategis bagi Kaltim, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keberadaan IKN di Kaltim menjadikan Benua Etam sebagai super hub ekonomi.
“Kaltim menjadi titik penting wajah Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Sri Wahyuni mengatakan, sudah lama pemangku kepentingan di daerah mengharapkan terbentuknya Forum Konsultasi Daerah Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim untuk saling mengisi dan berbagi informasi.
“Sejatinya, perencanaan pembangunan kebijakan untuk daerah tidak 100 persen harus berasal dari unsur birokrat,” ujar Sri.
Terverifikasi Dewan Pers