IKNPOS.ID – Dana Pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dinilai belum maksimal menyelesaikan masalah Pendidikan mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.
Kondisi itu diperlukan perhatian dan penanangan serius dari semua pihak terutama Dewan Pendidikan yang saat ini sudah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengusulkan, agar Dewan turun tangan menangani persoalan itu.
Sebab, menurut Akmal, meski belum dibentuk di tingkat pusat, Dewan Pendidikan itu mitra strategis Pemerintah dan juga jembatan bagi pemangku kepentingan di dunia Pendidikan.
Sekaligus untuk mengoptimalkan kinerja Dewan Pendidikan, Akmal menyarankan lembaga ini mengelola dana abadi pendidikan untuk operasional juga mendukung kegiatan di luar lembaganya.
“Ini sudah dilakukan beberapa daerah, tapi Kaltim belum. Dewan Pendidikan penting dan harus disupport dana abadi yang mereka kelola sendiri,” usul Akmal Malik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Dewan Pendidikan di Ballroom Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis, 17 Oktober 2024.
Akmal tidak menampik permasalahan yang dihadapi dan ditemukan Dewan Pendidikan se Indonesia hampir sama meski berbeda karakteristik daerahnya.
Karena itu, Dewan Pendidikan harus mampu mengkanalisasi permasalahan dan menyampaikan informasi, sekaligus solusi terkait pendidikan di daerah yang berimbas pada kebijakan nasional.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun mengakui banyak permasalahan pendidikan yang harus mendapatkan solusi melalui komunikasi dan koordinaai lintas sektor dan lintas wilayah serta lintas kewenangan.
Diantaranya, peralihan kewenangan (status) dari kabupaten dan kota ke provinsi, juga masalah teknis dan aset.
“Sangat penting Dewan Pendidikan melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder pendidikan, termasuk roadshow ke sekolah-sekolah,” harapnya.
Tidak kalah pentingnya, Akmal mengingatkan solusi pendidikan tidak semata beasiswa, tetapi bagaimana Dewan Pendidikan mampu mengoptimalisasi potensi lainnya.
