IKNPOS.ID – Seiring dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, transaksi jual-beli lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami pertumbuhan pesat.
Namun, fenomena ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah.
Dari empat kecamatan yang ada di Benuo Taka, peningkatan transaksi tanah lebih terasa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sepaku dan Penajam.
Related Post
Pertumbuhan transaksi lahan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan properti yang terus naik untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan.
Harga tanah di sekitar IKN Nusantara terus bergerak mengikuti hukum pasar, seiring dengan kelanjutan pembangunan ibu kota baru yang diproyeksikan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa peningkatan pesat terjadi pada pajak daerah, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Lonjakan ini terjadi di wilayah-wilayah sekitar IKN Nusantara, terutama yang berdekatan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Bandar Udara Very-Very Important Person (VVIP) Nusantara.
“Pendapatan pajak signifikan terjadi di Kecamatan Sepaku dan Penajam, terutama dari transaksi jual-beli tanah,” jelas Hadi Saputro dikuip dari Nomorsatukaltim, Selasa 15 Oktober 2024.
Ia menambahkan, Bapenda PPU telah menargetkan penerimaan pajak dari BPHTB sebesar Rp 22 miliar pada tahun ini.
Penerimaan ini menjadi yang terbesar dibandingkan pajak daerah lainnya, seperti pajak restoran, hiburan, galian, air, listrik, walet, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurut Hadi, kenaikan transaksi ini didorong oleh banyaknya pengurusan balik nama sertifikat tanah di sekitar IKN. Kehadiran IKN Nusantara telah memicu lonjakan nilai tanah yang sangat signifikan di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kecamatan Sepaku dan Penajam hanya berkisar antara Rp 3 ribu hingga Rp 30 ribu per meter persegi.
Namun, saat ini NJOP di wilayah tersebut telah naik menjadi lebih dari Rp 100 ribu per meter persegi.
Terverifikasi Dewan Pers