IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menjadi salah satu lembaga negara yang akan bermitra dengan Komisi II DPR RI pada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini terungkap dari dokumen yang berisi daftar nomenklatur kementerian kabinet Prabowo-Gibran dan Alat Mitra Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri dari 13 komisi dan Badan Annggaran yang diterima DPR RI.
Dalam dokumen itu disebutkan Komisi II DPR RI akan membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur.
Related Post
Komisi II akan bermitra dengan tiga kementerian dan 10 lembaga serta badan, salah satunya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi.
“Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit,” kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis, 10 Oktober 2024.
Dalam dokumen tersebut, banyak kementerian yang dipecah. Di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Berikut daftar AKD DPR RI berserta mitra kementerian masing-masing yang masih bersifat sementara dan belum pasti:
Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Terverifikasi Dewan Pers